Jelang Pemilu 2024, Dinas Sosial Kota Serang Jamin Program Bansos Tidak Dipolitisasi

KOTA SERANG,- Seiring momentum pemilu 2024, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang pastikan program bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi tidak dipolitisasi atau kampanye politik pihak tertentu.

Kepala Dinas Sosial Kota Serang Toyalis, mengatakan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang disalurkan untuk masyarakat miskin sangat rentan dipolitisasi untuk kepentingan Pemilu 2024.

“Program bansos yang masuk ke Kota Serang ada dua program yaitu dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka kita pastikan program bansos ini tidak dipolitisasi,” kata Toyalis, Senin (22/01)

Salah satu bansos dari pemerintah pusat yaitu program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan tiga bulan sekali, Sedangkan dari pemerintah provinsi yaitu program Jamsosratu.

“Dari provinsi itu PKH, kalau dari pusat ada Jamsosratu. Kalau saya hanya mendapatkan tembusan bahwa ada bantuan untuk masyarakat miskin di Kota Serang dari pusat maupun provinsi,” katanya.

Toyalis menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan peringatan kepada 34 pendamping bantuan PKH untuk tidak melakukan politik praktis ketika bantuan pemerintah dicairkan kepada masyarakat.

“Saya sudah sampaikan, tolong kalau nanti misalnya ada bantuan entah dari provinsi atau pusat jangan sampai itu dipolitisasi untuk kepentingan partai atau Pilpres, baik Jamsosratu maupun PKH ,” katanya.

Dikatakan Toyalis, apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinsos Kota Serang yang turut serta mempolitisasi program bansos akan langsung menegur ASN tersebut.

“Kalau ada relawan kami yang seperti tadi, mempolitisasi akan saya tegur kalo ASN, tapi sejauh ini memang tidak ada temuan,” tuturnya.

Dalam hal ini, Toyalis menambahkan, Dinsos Kota Serang hanya diminta data masyarakat yang kurang mampu baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Kalau sejauh ini Dinsos cuma diminta data masyarakat yang kurang mampu baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” tutup Toyalis (ADV)

Baca Juga:

bantennavigasi.com