Hadiri Pleno TPAKD 2026, Kepala Disperindag Banten Dorong Percepatan Akses Keuangan Inklusif
KOTA SERANG,- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Iwan Hermawan, menghadiri rapat pleno penetapan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) provinsi Banten tahun 2026, di Gedung Negara Provinsi Banten, pada Jumat (30/10).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tersebut mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Banten Bergerak Maju Berdampak,”
Rapat pleno ini menjadi forum koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan serta menetapkan program TPAKD tahun 2026 memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di provinsi Banten.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, Sekertaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut kepala disperindag provinsi Banten, Iwan Hermawan menyampaikan bahwa perluasan akses keuangan yang inklusif memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, kemudahan akses terhadap layanan pembiayaan, literasi keuangan serta pendampingan usaha menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pemasaran.
“Melalui rapat pleno ini, diharapkan penetapan program TKD tahun 2026 dapat menghasilkan langkah langkah strategis dan terstruktur,” Ujarnya.
Diaperindag Provinsi Banten mendukung sinergi lintas sektor dalam mendorong program program yang dapat membuka peluang pembiayaan bagi pelaku usaha, memperkuat ekosistem industri dan perdagangan serta meningkatkan kontribusi sektor usaha terhadap perekonomian daerah.
